Pemberdayaan Guru Melalui KKG dan MGMP

Pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan profesional guru, merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional. Pengembangan atau peningkatan kemampuan profesional harus bertolak pada kebutuhan atau permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru, agar bermakna.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pernyataan undang-undang di atas pada intinya mempersyaratkan guru untuk memiliki (1) kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV;  (2) kompetensi  sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional dan (3)  sertifikat pendidik.  Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan melalui pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah dan kegiatan profesional lainnya. Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilaksanakan di Kelompok Kerja Guru (KKG) atau di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), mengingat wadah ini dijadikan sebagai tempat melakukan pertemuan bagi guru kelas atau guru mata pelajaran sejenis.

Guna mewujudkan peran KKG dan MGMP dalam pengembangan profesionalisme guru, maka peningkatan kinerja kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) merupakan masalah yang mendesak untuk dapat direalisasikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja KKG dan MGMP, antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur dan guru inti, peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan mutu manajemennya. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan kinerja KKG-MGMP yang berarti. Ada sebagian KKG-MGMP yang menunjukkan peningkatan kinerja KKG/MGMP cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Kondisi dimaksud juga merupakan akibat lain dari minimnya rambu-rambu/petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan bagi guru dan pengurus KKG atau MGMP dalam melakukan aktivitas kelompok kerja atau musyawarah kerja serta belum intensifnya program pendampingan yang dilaksanakan instruktur terhadap guru sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan KKG atau MGMP.

Dengan lebih terstrukturnya kegiatan guru yang dilakukan di KKG atau MGMP diharapkan dapat diperhitungkan ekuivalensinya dengan satuan kredit semester (sks) bagi guru yang akan melanjutkan ke jenjang S1 atau pemberian angka kredit bagi guru untuk mengajukan kenaikan kepangkatan. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan KKG atau MGMP perlu direvitalisasi agar pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur. Hal yang sama juga tentu berlaku di Kabupaten Lombok Tengah. Pembinaan terhadap KKG-MGMP mutlak diperlukan, disamping dengan maksud di atas juga sebagai salah satu upaya pengembangan kualitas dan kinerja guru.

Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tinggi tentu saja berdampak pada besarnya jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah, mulai dari lembaga pendidikan prasekolah hingga Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangan daerah. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah banyaknya jumlah KKG (kelompok kerja guru) dan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) yang terbentuk dan menjadi wadah bagi peningkatan kapasitas guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Guna memperoleh gambaran real tentang kondisi KKG-MGMP yang ada (baik dalam segi kuantitas, kualitas maupun distribusinya), Dinas Pendidikan Lombok Tengah melalui Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Bulan November 2018 melakukan kegiatan monitoring terhadap seluruh KKG dan MGMP yang berada di area kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Hasil monitoring akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan lebih lanjut pada KKG dan MGMP yang ada sesuai kondisi masing-masing agar aktivitas yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dapat dijadikan wahana bagi pengembangan profesionalisme guru yang bermutu, mandiri dan berkelanjutan.

Semoga memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah khususnya. Aamiin…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*